Info Sekolah

Jumat, 31 Jul 2026

Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.

Anda disini : Home - Blog - PPPK Paruh Waktu Berhak Mendapatkan Cuti, Simak Jenis dan Ketentuannya

31 Juli 2026

PPPK Paruh Waktu Berhak Mendapatkan Cuti, Simak Jenis dan Ketentuannya

Jum, 31 Juli 2026 Dibaca 2x

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki hak untuk memperoleh cuti sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan PPPK Paruh Waktu.

Pedoman ini memberikan kepastian mengenai jenis cuti yang dapat digunakan oleh PPPK Paruh Waktu beserta syarat, tata cara pengajuan, dan ketentuan penggunaannya.

1. Cuti Tahunan

PPPK Paruh Waktu berhak memperoleh cuti tahunan setelah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun berturut-turut.

Hak cuti tahunan diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Namun demikian, terdapat pengecualian sehingga pegawai dapat mengajukan cuti tahunan meskipun belum memiliki masa kerja satu tahun apabila cuti digunakan untuk:

melangsungkan pernikahan;
istri/suami, anak, orang tua, atau mertua dirawat di rumah sakit; atau
istri/suami, anak, orang tua, atau mertua meninggal dunia.

Untuk kondisi tersebut, cuti diberikan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu tahun. Jumlah hari cuti tersebut akan mengurangi hak cuti tahunan pada tahun berikutnya.

Tata Cara Pengajuan

Permohonan cuti tahunan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah atau UKPD melalui atasan langsung paling lambat 1 (satu) hari sebelum cuti dilaksanakan.

Khusus cuti karena keadaan mendesak sebagaimana pengecualian di atas, permohonan dapat diajukan paling lambat 1 (satu) hari setelah hari pertama cuti.

Perlu diperhatikan bahwa hak cuti tahunan yang tidak digunakan pada tahun berjalan tidak dapat diakumulasikan maupun digunakan pada tahun berikutnya.

Setelah disetujui, data cuti akan diinput ke dalam rekapitulasi presensi melalui Sistem Informasi PPPK Paruh Waktu paling lambat pada hari terakhir bulan berjalan.

2. Cuti Sakit

PPPK Paruh Waktu berhak memperoleh cuti sakit selama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif dalam satu tahun masa perjanjian kerja.

Selain itu, PPPK Paruh Waktu yang mengalami gugur kandungan berhak memperoleh cuti sakit paling lama 1½ (satu setengah) bulan.

Bagi pegawai yang mengalami kecelakaan kerja, cuti sakit dapat diberikan sampai sembuh atau paling lama hingga berakhirnya masa perjanjian kerja.

Apabila pegawai tidak sembuh dalam jangka waktu cuti sakit yang telah ditentukan, akan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Persyaratan

Pengajuan cuti sakit dilakukan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah atau UKPD melalui atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Setelah disetujui, data cuti sakit juga dicatat dalam Sistem Informasi PPPK Paruh Waktu.

3. Cuti Melahirkan

PPPK Paruh Waktu berhak memperoleh cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga sejak menjadi PPPK Paruh Waktu.

Cuti melahirkan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala UKPD melalui atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter, paling lambat 1 (satu) hari setelah hari pertama melaksanakan cuti.

4. Cuti Bersama

PPPK Paruh Waktu juga memperoleh hak cuti bersama yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Beberapa ketentuan penting mengenai cuti bersama antara lain:

cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan;
pelaksanaannya mengikuti pengaturan Kepala Perangkat Daerah atau UKPD sesuai tempat penugasan;
bagi PPPK Paruh Waktu yang karena jabatannya tidak dapat menikmati cuti bersama, hak cutinya akan ditambah sejumlah hari cuti bersama yang tidak digunakan; dan
tambahan hak cuti tersebut hanya dapat dimanfaatkan pada tahun berjalan dan tidak dapat dibawa ke tahun berikutnya.